MENJEGGAL KEPENTINGAN DI PANTAI PEDE

Pemberitaan media lokal seperti floresa.co dan pulaubunga.com ramai membahas  di tag headline tentang upaya penolakan  privatisasi pantai pede oleh kelompok aktivist yang bertajuk koalisi pede. Kelompok aktivis merasa adanya konspirasi elite yang berusaha meraih keuntungan pribadi seiring progress pariwisata labuan bajo yang diprediksi akan menyaingi bali.

Sangat disayangkan perdebatan intelektual seputar masalah ini sedikit tidaknya keluar dari substansi persoalan seolah olah membuat masyarakat digiring secara opini untuk keluar dari persoalan mendasar.

Terdapat dua substansi persoalan: pemerintah propinsi yang mengklaim hak kepemilikan pantai pede dan aktivist yang mengklaim adanya upaya privatisasi.

Dalam hal penguasaan tanah oleh negara yang dalam hal ini oleh pemerintah propinsi yang bertujuan untuk kepentingan umum/ bonum communae pada dasarnya sah sah aja. Pertanyaanya, apa benar itu untuk kepentingan masyarakat atau untuk kepentingan lain yang mengatasnamakan pemerintah?

Seyogyanya sangat sulit menaruh kepercayaan penuh  pada pemerintah terutama hal yang tidak bisa dipungkiri bahwa tolak ukur kebenaran suatu persoalan dalam hal ini hak kepemilikan pantai pede adalah suara mayoritas masyarakat yang setuju atau tidak atas klaim pemerintah?

Terlebih lagi dihimpun dari pemberitaan yang ada, terdapat kejanggalan yang terjadi yang membuat banyak orang berpikir sebenarnya pantai pede adalah arena  konflik kepentingan elite tertentu. Lalu dimana posisi pemerintah, apa pro rakya atau pro kepentingan?

Yang kedua, klaim aktivis terhadapa upaya privatisasi pantai pede.

Masyarakat yang tergabung dalam koalisi pede menginginkan pantai pede adalah ruang rekreasi masyarakat atau natas bate labar masyarakat. Banyak orang yang pro terhadap sikap ini, dan oleh karenanya segala kepentingan yang bersifat bisnis di pede mesti disingkirkan.

Jelas saja hal ini tidak diinginkan oleh orang yang berkepentingan disini karena secara kalkulasi bisnis, mengembangkan investasi disini merupakan prospek bisnis yang sangat berpotensial tinggi dan kegagalan untuk itu berarti kerugian besar bagi kelompok ini.

Jika benar demikaian, berarti master mind dibelakang prahara ini adalah kelompok elite yang patut diperhitungkan. Hal ini berarti pula, upaya menempu jalur pemerintah bisa saja terjadi dan untuk hal yang satu ini lumrah terjadi di pelosok negri ini..

Lalu apa perlu pantai pede di bela dan strategi apa yang mesti dilakukan???

Jelas pantai pede mesti diselamatkan dari konflik kepentingan. Dan jika prospek ekonomis nanti mendatangkan keuntungan yang signifikan maka yang merasakan haruslah masyarakat bukan kelompok elit.

Untuk memperjuangkan pantai pede, kelihatannya kita tidak banyak bergantung pada toko toko kita yang terkenal dikanca nasional. Mereka mungkin lagi aksi mogok bicara,,ya mudah mudahan aja isunya belum mereka tahu atau mereka diam karena.....bla..bla...bla.........

Gereja mesti turun tangan, dan sisi legalitas peran gereja ditinjau dari historis dan religius merupakan hal yang logic untuk Mabar bahkan NTT pada umumnya. Dan salah satu ultimate end untuk ini adalah people power,,, cukup mendatangkan 5 truck kayu dari semua paroki di manggarai dan turun tangan untuk membela pantai pede.....dan jika perlu tokoh pemerintah yang terlibat kepentingan disarankan untuk mundur..

Yang terjadi sekarang polemi pantai pede didramatisir dan cendrung terlalu intelektual bahkan yang intelektual ini tidak perna tahu apa yang mereka sebenarnya sudah tahu. Adalah sebuah titik terang ketika gereja sedikit lebihnya berperan membela masyarakat lewat tokoh tokoh pastor aktivist. Dan jika itu keharusan atas dasar sudut pandang bahwa hak masyarakat dirampas maka people power merupakan pilihan terakhir untuk mengakhiri isu tersebut.